Perkuat Peran Perpusdes, DPK Babar Gelar Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten

MENTOK, DPK BABAR — Dalam rangka mendukung penguatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi bagi Perpustakaan Desa (Perpusdes), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Babar kembali menggelar Pertemuan Pemangku Kepentingan (PKK) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tahun 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan Senin (10/8/2026) di Gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) Bangka Barat tersebut, dihadiri Kepala DPK Babar, Farouk Yohansyah, Kepala OPD Dikpora, Bapperida, DinsosPMD, Diskominfo, Ketua POKJA II PKK, Kepala Desa,  BPD, dan pengelola perpustakaan desa se-Bangka Barat.

Selain itu, kegiatan yang merupakan bagian dari agenda prioritas nasional bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum sebagai pusat pembelajaran masyarakat, sekaligus ruang untuk membaca, berpikir, dan berkreasi guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat itu, turut dihadiri zoomeeting, Bunda Literasi Kabupaten Bangka Barat, Evi Astura Markus.

Kepala DPK Bangka Barat, Farouk menjelaskan, Kegiatan PPK merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas perpustakaan desa sebagai ujung tombak pembangunan literasi di tingkat desa.

Tujuan kegiatan ini untuk membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat komitmen para pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan Program TPBIS melalui kolaborasi lintas sektor, penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, penguatan peran perpustakaan desa/kelurahan dan pemerintah daerah serta pengembangan sinergi dan tindak lanjut yang berkelanjutan guna mewujudkan perpustakaan sebagai ruang berpikir kritis, berkreasi, dan pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Perpustakaan tidak bisa lagi bekerja dalam ruang yang terpisah dan pembangunan literasi tidak dapat dilakukan oleh perpustakaan secara sendiri-sendiri. Untuk membangun masyarakat yang literat, produktif, dan berdaya saing, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat pengguna layanan harus menjadi bagian dari ekosistem literasi,” katanya.

Menurutnya, perpustakaan saat ini telah mengalami perubahan paradigma. Perpustakaan bukan hanya tempat membaca dan meminjam buku, tetapi harus mampu menjadi ruang tumbuh masyarakat, tempat masyarakat memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, membangun jejaring, berinovasi, dan menemukan solusi terhadap persoalan kehidupan.

“Kami ingin perpustakaan menjadi ruang yang hidup. Anak-anak datang untuk belajar, remaja datang untuk berdiskusi dan mengembangkan kreativitas, masyarakat datang untuk meningkatkan keterampilan, pelaku UMKM memperoleh informasi dan pendampingan, kelompok rentan mendapatkan akses layanan, dan komunitas memiliki ruang untuk berkolaborasi,” terang dia.

Konsep tersebut, sambung dia, sejalan dengan pengembangan inovasi LILIS SEJAHTERA (Lingkaran/Literasi Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan) yang menempatkan literasi sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. “Melalui LILIS SEJAHTERA kami sudah membuka layanan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan tahun ini sudah ada 11 desa yang bergabung,” ungkapnya. 

Di PKBM ini, Farouk menyebutkan, ada paket A, B dan C dan program ini menjadi program unggulan kami. Program PKBM tidak hanya belajar tetapi diajarkan juga keterampilan-keterampilan yang akan mendukung kemampuan peserta didik yang putus sekolah yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan PKBM ini diharapkan akan membantu diangka lama sekolah dan juga membantu anak putus sekolah yang ada di desa-desa.

Sekarang, perpustakaan  dibebankan  pada peningkatan indeks literasi masyarakat, dan tingkat kegemaran membaca masyarakat, dan ini adalah tugas bersama karena sekarang sudah menjadi  salah satu poin pendukung peningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pertemuan pemangku kepentingan tingkat kabupaten ini, menurutnya lagi, menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem literasi di Bangka Barat.

“Kami berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan kolaborasi konkret. Setiap sektor memiliki sumber daya, program, dan kapasitas yang dapat disinergikan melalui perpustakaan. Dengan kolaborasi tersebut, kita dapat membangun ekosistem literasi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Terpisah, Bunda Literasi Kabupaten Bangka Barat, Evi Astura Markus, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua peserta  yang telah hadir secara on-site mengikuti kegiatan ini  begitu antusias.

“Ketika kita berbicara tentang literasi, mungkin orang awam (umum) mengatakan bahwa literasi itu tentang membaca, tetapi  ternyata literasi  bukan hanya tentang membaca buku  tetapi tentang bagaimana pengetahuan yang kita peroleh dapat menguatkan cara berpikir, meningkatkan keterampilan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas  kehidupan masyarakat,” tuturnya. 

Perpustakaan, diharapkannya, dapat menjadi ruang tumbuh masyarakat seperti kegiatan bersama anak-anak PAUD dan TK, misalnya mereka (PAUD, TK ) diajak berkunjung ke perpusda karena kegiatanya banyak dan bagi pemuda pemudi bisa mengembangkan kreativitas karena di perpusda ada ruangan yang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas. 

“Kalau bagi Perempuan, perpustakaan dapat difungsikan sebagai tempat untuk meningkatkan keterampilan seperti membuat kue dan lani-lainnya. Bagi ibu PKK diharapkan dapat bersinergi dengan perpustakaan daerah seperti melaksanakan senam lansia,” ajaknya.

Ia berharap kolaborasi dan support dari  pemerintah daerah terutama OPD DinsosPMD, Dikpora, pemerintah desa, masyarakat serta dari CSR untuk dapat memperkuat perpustakaan desa mampu menjadi pusat kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bangka Barat.

“Mari kita hadirkan perpustakaan yang dekat masyarakat  yang memahami kebutuhan masyarakat  dan memberikan manfaat nyata  bagi masyarakat.  Jadi, dari perpustakaan kita tumbuhkan pengetahuan dari pengetahuan kita lahirkan keterampilan  dari keterampilan kita ciptakan  peluang  dan dari peluang kita jadikan masyarakat yang Sejahtera,” gugah Evi.

Kabid Pembinaan Perpustakaan DPK Babar, Eka Octawianto menambahkan, PPK tingkat Kabupaten, merupakan refleksi terhadap kebutuhan perpustakaan untuk bergerak lebih terbuka dan kolaboratif.

“Perpustakaan tidak mungkin menjadi ruang tumbuh masyarakat jika hanya mengandalkan sumber daya perpustakaan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi. Sekolah memiliki peserta didik, pemerintah desa memiliki masyarakat dan potensi lokal, komunitas memiliki kreativitas, dunia usaha memiliki sumber daya, akademisi memiliki pengetahuan, media memiliki kekuatan komunikasi, dan perpustakaan dapat menjadi simpul yang mempertemukan semuanya,” kata Eka.

Eka berpandangan, pendekatan tersebut menjadi penting dalam implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Perpustakaan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kemudian mempertemukannya dengan sumber daya yang tersedia melalui kerja sama lintas sektor.

“Kami ingin mengubah paradigma dari library as a place menjadi library as a platform. Perpustakaan bukan hanya tempat yang dikunjungi masyarakat, tetapi menjadi platform yang mempertemukan pengetahuan, masyarakat, komunitas, pemerintah, dan berbagai sumber daya untuk menghasilkan perubahan,” tegas Eka.

“Penguatan perpustakaan desa menjadi sangat penting karena memiliki posisi strategis berada paling dekat dengan masyarakat. Perpustakaan desa harus mampu menjadi pusat belajar dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah desa, BPD, PKK, sekolah, komunitas, pelaku UMKM dan kelompok masyarakat harus terus diperluas,” timpalnya.

Eka menekankan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari transformasi perpustakaan.

“Generasi muda hidup dalam ekosistem digital. Karena itu, perpustakaan harus hadir bukan untuk melawan teknologi, tetapi membantu masyarakat menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, produktif, dan bertanggung jawab. Literasi digital, literasi informasi, dan literasi AI ke depan harus menjadi bagian penting dari layanan perpustakaan,” tandasnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor pada akhirnya harus diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu menjadikan perpustakaan sebagai ruang tumbuh masyarakat.

“Kami ingin masyarakat datang ke perpustakaan bukan hanya karena membutuhkan buku, tetapi karena mereka menemukan kesempatan untuk belajar, berkarya, berjejaring, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Itulah esensi transformasi perpustakaan yang ingin kita bangun di Bangka Barat,” tutup Eka.

Penulis: ZI

Foto: ZI

Editor” Ahmad